SEJARAH RINGKAS PERBANKAN DI INDONESIA

Periode I: Jaman Penjajahan Belanda sampai Pendudukan Jepang

Beroperasi bank-bank milik belanda (De Javasce Bank, De Nederlandsche, Handel Maatschappij, De Nationale Handelsbank dan Escompto Bank), Inggris (The Chartered Bank of India, Australia and China, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation), Tionghoa (The Overseass Chinese Banking Corporation, The Bank of China, NV Batavia Bank, Chungwa Sangieh Maatsjchappij, dan NV Bankvereeniging Oei Tiong Ham), Jepang (The Bank of Taiwan, The Yokohama Species Bank dan The Mitsui Bank) dan juga Pribumi (disamping banyak bank-bank kecil juga terdapat Bank nasional Indonesia berdiri tahun 1929, Bank Desa, Lumbung desa dan Algemene Volkscredietbank AVB).

Periode II: Masa Pendudukan Jepang sampai kemerdekaan 1945

Pada tahun pertama pendudukan Jepang, kantor-kantor bank ditutup. Pada tanggal 20 Oktober 1942 semua bank Belanda, Inggris dan sebagian Tionghoa dilikwidasi. AVB tidak dilikwidasi. Kegiatan bank dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang yaitu Syomin Ginko. Setelah itu pemerintahan Jepang di Indonesia mendirikan bank peredaran (sirkulasi) Nanpo Kaihatsu Ginko yang berpusat di Tokyo.

Periode III: Masa kemerdekaan sampai dikeluarkannya UU Perbankan tahun 1967 
a. Pada masa RIS (Republik Indonesia Serikat), wilayah Indonesia terbagi dua, yaitu wilayah republic berdiri Bank Negara Indonesia (BNI 1946), Bank Rakyat Indonesia (BRI 1946) dan bank swasta lain seperti Bank Surakarta MAI (1945), Bank Indonesia di Palembang (1946), Bank dagang nasional di Medan (1946) dan Indonesia Banking Corporation (IBC) yang kemudian menjadi Bank Amerta di Yogyakarta. Di daerah Federal terdapat NV Bank Sulawesi di Manado (1946), NV Bank Perniagaan Indonesia di Jakarta (1948), Bank timur NV di Semarang (1949), Bank dagang Indonesia NV Banjarmasin (1949( dan Kalimantan Banking dan Trading Corporation NV di Samarinda (1950).

b. Perkembangan selanjutnya adalah dibukanya Bank Industri Negara (1951) yang bergerak di bidang pembelanjaan pembangunan khususnya industry dan pertambangan. Pada Tahun 1960 didirikan Bank Pembangunan Indonesia (BAPIND), BIN melebur di dalam Bapindo pada tanggal 16 Agustus 1960. Bapindo dimaksudkan sebagai pusat penghimpunan modal untuk pembiayaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Bank Pembangunan Daerah (BPD) didirikan berdasarkan Undang-undang no 13 tahun 1962, yaitu dalam ketentuan pokok pemerintahan daerah. Sebagai Bank Sentral dibentuk Bank Indonesia dengan berdasarkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia No 11 tahun 1953.

c. Pada masa perekonomian terpimpin, perbankan di Indonesia melebur menjadi bank Tunggal. Selain itu, bank-bank milik Belanda dinasionalisasi pada tahun 1958. Bank-bank tersebut adalah Escompto Bank menjadi Bank Dagang Negara (BDN), Nederlandse Handelsbank menjadi Bank Umum Negara (BUNEG), dan Nederlandsce Handelsmaatschappij menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) Exim. Dengan Penerapan Presiden nomor 8, 9, 10, 11, 13, an 17 tahun 1965 semua bank Negara yang bersifat umum diintegrasikan menjadi bank tunggal bernama Bank Negara Indonesia. Bank yang diintegrasikan adalah BI, BKTN, BNI, BUNEG dan BTN. Selanjutnya BI menjadi Bank Negara Indonesia Unit I, BKTN menjadi BNI Unit II, BNI menjadi BNI Unit III, Buneg menjadi BNI Unit IV dan BTN disebut BNI Unit V. Perusahaan Ngara Pegadian juga diintegrasikan menjadi BNI Unit VI. Kegiatan perbankan pada masa ini mirip dengan departemen pemerintah. Hal ini karena bank memiliki anggaran tertentu untuk melaksanakan kegiatannya. Anggaran ini ditentukan oleh pemerintah.

Peeriode IV: Keadaan perbankan setelah 31 Desember 1967 
a. Periode ini merupakan peiode baru (orde baru). Perekonomian terpimpin diganti dengan perekonomian yang lebih demokratis berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Berdasarkan UU no 13 tahun 1968 Bank Indonesia murni menjadi Bank Sentral dan melepaskan aktivitas komersialnya. Bank-bank pemerintah yang lain diatur berdasarkan UU no 14 tahun 1967. Bank-bank pemerintah ini dikembalikan menjadi bank umum dengan tugas khusus, yaitu BNI Unnit II menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia bergerak di bidang Ekspor dan Impor, BNI Unit III menjadi BNI 1946 bergerak terutama di bidang Industri dan Prasarana. BNI Unit IV menjadi Bank Bumi Daya (BBD) bergerak di bidang perkebunan dan Kehutanan, Bank Dagang Negara (BDN) bergerak di bbidang pertambangan, dan BRI terutama bergerak di sector pertanian (koperasi, tani dan nelayan). Di samping bank-bank pemerintah tersebut juga tumbuh bank-bank swasta nasional dan bank swasta asing. Dalam beberapa hal, bank-bank swasta asing ini masih terbatas di Jakarta saja. Bank umum pemerintah sudah memiliki otonomi sebagai bank (tidak sebagai departemen pemerintah). Namun demikian pemerintah masih menentukan suku bunga, menetapkan pagu kredit dan memberikan Kredit Likuiditas Bank Indonesia untuk mendorong kegiatan bank-bank umum pemerintah tersebut.
b. Pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah melakukan deregulasi perbankan yang pertama. Dengan deregulasi ini bank-bank umum pemerintah dibebaskan dalam menentukan sukku bunga kredit dan deposito, pagu kredit dihapuskan, kredit likuiditas juga dihapus. Dengan deregulasi ini, bank umum pemerintah beroperasi seperti bank swasta.
c. Pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan deregulasi perbankan yang kedua, dikenal dengan PAKTO 1988. pakto ini diusahakan untuk mendorong kompetisi dalam dunia perbankan, meningkatkan kegiatan di pasar modal, mendorong ekspor non migas, mobilitas tabungan dalam negeri dan mengefektifkan kebijakan moneter pemerintah. Pemerintah memperbolehkan institusinya untuk menyimpan 50 persen dananya di bank swasta. Selain itu pendirian cabang bank swasta diperlunak dan bank asing boleh membuka cabang di 6 kota besar di Indonesia. Di samping itu, cadangan wajib (reserve requirement)  diturunkan dari 15 persen menjadi 2 persen.
d. Kelesuan perekonomian dan kredit macet telah mempengaruhi kelanjutan kegiatan perbankan di Indonesia. Pada era 1990-an perbankan di Indonesia menganut kebijakan hati-hati (prudential banking). Berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan perbankan adalah: Kebijakan Uang Ketat (Tight Money Policy) tahun 1990, Paket Januari 1991, dan Paket Februari 1992.

Sumber: Sugiyanto,Catur, Ekonomi Uang dan Bank, Gunadarma, Jakarta, 1993